Ba’da salam,segala puji hanya milik Allah Robb semesta alam, Sholawat dan salam teriring kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, penghulu para Nabi dan Imam para Rosul, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat dan juga kepada para pengikutnya sampai akhir jaman.
Dengan ini kami informasikan keadaan keuangan Masjid Nurul Falaah desa Kedungpuji Kecamatan Gombong per tanggal 9 September 2011.
Keterangan Debet Kredit
Saldo akhir Rp. 5.405.385,00
Infaq Jum'at Pertama Rp. 966.400,00
Bayar Subsidi RISMA Rp. 900.000,00
Beli Lampu Rp. 30.000,00
Bayar Angsuran Vacum Cleaner Rp. 3.60.000,00
Sub Total Rp. 6.371.785,00 Rp. 1.290.000,00
Saldo Akhir Rp. 5.081.785,00
Terbilang : Lima Juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah.
Teriring do'a semoga amal Bapak/Ibu/Saudara di terima oleh Allah swt, dan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amiin..
Tertanda
Bendahara Masjid,
Drs. Joko Winarto
BEBERAPA PAHAM SEBAGAI TANTANGAN DAKWAH
DI INDONESIA
Oleh : Bambang Purwanto, S.Ag.
I.Pengantar
Mendakwahkan dan menegakkan Dinul Islam adalah kewajiban atas seluruh umat Islam. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya dan kaum Muslimin agar mendakwahkan Dinul Islam dan selanjutnya menegakkannya melalui dakwah dan jihad. [1]Dakwah adalah kegiatan yang dilaksanakan jama’ah Muslim (lembaga-lembaga dakwah) untuk mengajak umat manusia masuk ke dalam jalan Allah (sistem Islam) dalam semua segi kehidupan sehingga Islam terwujud dalam kehidupan fardiyah, usrah, jama’ah dan ummah sampai terwujudnya tatanan khaira ummah.[2] Dengan demikian besaran dakwah ialah sebuah proses menebarkan seluruh isi Qur’an kepada manusia (dan alam semesta) dalam konteks mengantarkan manusia kepada tatanan hidup dan kehidupan yang Qur’ani.[3]
Al-Qur’an adalah kitab dakwah ini. Agar kita dapat memperoleh energi Al-Qur’an, mengetahui hakikat gelora yang tersembunyi di dalamnya, dan mendapatkan nasihat yang tersimpan untuk umat Islam di setiap generasi, sepatutnya kita menghadirkan di dalam visi kita tentang eksistensi generasi Islam pertama yang menjadi obyek sasaran Al-Qur’an untuk pertama kali.[4] Generasi awal Islam tersebut dengan karunia Alloh telah berhasil mendirikan sebuah negara di Yatsrib yang kemudiaan dikenal sebagai negara Madinah dengan konstitusi Madinahnya.[5]
Jika dakwah Rasulullah saw. dahulu hanya sekadar mengajarkan pembersihan jiwa kepada kaum Quraisy, atau mengajarkan praktik ibadah formal, niscaya tidak akan ditentang oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan sekutu-sekutunya. Namun, karena dakwah yang dibawa Nabi saw. itu mengandung makna perombakan tatanan, penghancuran ideologi jahiliyah, dan membangun sistem baru, kafir Quraisy akhirnya mati-matian menghadang dakwah itu.[6] Perlu disadari bahwa hal ini tidak hanya berlaku untuk seorang Nabi Muhammad saw. saja, tetapi juga dipastikan berlaku bagi setiap orang yang mengikuti jejaknya. Rupa-rupanya antara dakwah dan tantangannya sudah senyawa.
Sejak masuknya Islam ke negeri ini pada akhir abad pertama Hijrah atau awal abad kedua, syariat telah menjadi jalan hidup bangsa Indonesia yang beragama Islam. Syariat Islam sebagai sistem hukum yang menghendaki kekuasaan negara kemudian dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di berbagai pelosok Nusantara. Akhirnya lahir pandangan hidup suku-suku bangsa dengan makna yang sama dan ungkapan mungkin berbeda bahwa “Adat bersendi syara’, dan syara’ bersendi Kitabullah”. Dengan demikian, syariat Islam memang mempunyai dasar yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.[7]
Demikianlah maka umat Islam Indonesia sejak abad 1 H atau 7 M telah berusaha meletakkan dasar identitas bangsa Indonesia, sebagai bangsa relijius. Bangsa yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar pemikiran dan cara hidupnya. Tentu dalam proses tersebut terdapat berbagai tantangan dakwah yang muncul. Tulisan ini akan mencermati tantangan dakwah di Indonesia yang berupa ; 1).Sekularisme, 2). Liberalisme, 3). Pluralisme Agama, 4). Nativisme.
II. Sekularisme
Sekularisme adalah suatu paham atau aliran dalam kehidupan yang memisahkan agama/wahyu dari kehidupan duniawi. Jelasnya nilai-nilai agama/wahyu tidak boleh dibawa-bawa untuk diperankan dalam mengatur dan menyelesaikan persoalan masyarakat dan negara. Karena menurut pikiran orang-orang sekular, agama hanya urusan individu dengan Tuhannya. Sedang persoalan bermasyarakat dan bernegara urusan bersama dari seluruh anggota masyarakat dan warga negara.[8] Selanjutnya, sekularisme menurut M. Natsir adalah paham yang memandang kehidupan manusia ini terbagi menjadi dua “kotak”: kotak dunia dan kotak spiritual, dan agama mestinya hanya berhak mengatur kotak spiritual.[9]
Serbuan kolonialisme, baik di seluruh dunia Islam maupun secara khusus di kepulauan Nusantara, dengan kepentingannya untuk melucuti peran sosial-politik Islam, membawa gangguan pada sistem religio-politik tradisional. Upaya untuk menghalau Islam dari ruang publik berarti penolakan terhadap premis-premis orisinal dari sistem politik yang berbasis keagamaan. Gangguan dan keterputusan peran politik keagamaan ini merupakan awal dari sekularisasi politik.[10]
Trayek sekularisasi dalam jurusan ini terus dilanjutkan oleh rezim-rezim pemerintahan pascakolonial. Hal ini utamanya disebabkan oleh watak elit politik negeri ini, yang hingga belum lama berselang tidak pernah menunjukkan komitmen yang terbuka terhadap Islam. Sebagian besar dari generasi pertama elit politik berpendidikan tinggi dan perwira militer berasal dari lingkungan priyayi yang ter-Barat-kan atau dari latar Protestan, Katolik, dan sinkretik (abangan) dalam orientasi keagamaannya. Minoritas elit terhormat ini, karena eksposnya yang tinggi terhadap ide-ide Barat dan permusuhannya yang panjang terhadap elit-elit berorientasi Islam, cenderung mempertahankan afiliasinya dengan politik yang berorientasi sekular dalam oposisinya terhadap ide negara Islam.[11]
Menurut catatan Fuad Amsyari bahwa setelah masa kemerdekaan terselesaikan lalu terjadi kemelut khususnya menyangkut ideologi mana yang dijadikan acuan untuk mengisi kemerdekaan itu. Karena mayoritas bangsa pada saat kemerdekaan diperkirakan masih 95% lebih adalah muslim maka kemelut itupun banyak berasal dari kalangan muslim sendiri, khususnya pertentangan antara golongan umat yang berbeda pemahaman Islamnya oleh pengaruh non-Islam ke dunia pemikiran Islam. Proses ini nampaknya terus berjalan hingga sekarang.[12]
Salah satu potret menarik untuk dicermati tentang usaha sekularisasi oleh sebuah rezim di Indonesia dengan menciptakan ruang hampa dalam ranah sosial-politik dari pengaruh Islam ialah saat ORBA memaksa agar Pancasila dijadikan satu-satunya asas bagi organisasi sosial-politik. Bersamaan dengan situasi ini muncul gerakan pembaharuan Islam pada tahun1970-an secara tidak langsung memperkuat proses sekularisasi dengan mendukung keharusan Islam untuk melucuti klaim-klaim politiknya agar bisa memusatkan dirinya pada imperatif-imperatif etik dan spiritual. Diktum Nurkholis Majid yang amat terkenal “Islam, Yes; Partai Islam, No”, serta pernyataan Abdurrahman Wahid bahwa “Islam bukanlah ideologi politik”. Dapat dikatakan bahwa jika sebelum dekade 1970-an proses sekularisasi ini diarahkan oleh negara, setelah dekade tersebut proses itu telah menemukan resonansinya pada hati sanubari angkatan baru cendekiawan Muslim.[13]
Masih menurut Yudi Latif bahwa proses pemisahan agama dan politik di Indonesia, tidaklah persis seperti apa yang terjadi di banyak negara-negara Barat. Sekularisme dalam konteks Indonesia tidaklah berarti inkonsistensi dengan apresiasi terhadap Islam sebagai warisan budaya, dan bahkan boleh jadi menempatkan budaya ini sebagai komponen yang diperlukan bagi pembentukan identitas politik nasional. Rezim-rezim pemerintahan Indonesia telah mendukung sekaligus mengontrol pengajaran dan institusi keagamaan pada tingkat yang luas. Setiap pemerintahan telah juga memainkan peran signifikan dalam proses pembaruan Islam. Apa yang menyifati semuanya ini sebagai ekspresi sekular lebih karena subordinasi Islam terhadap ide dan kepentingan kebangsaan.[14]
Untuk menghadapi penyebaran paham sekularisme yang menggunakan jalur publikasi dan media massa ajakan M. Natsir patut dicamkan. Berkaitan dengan hal ini, beliau mengajak para intelektual muslim khususnya untuk memikirkan cara menghadapi sekularisme, yang terjadi secara alamiah maupun yang disengaja. Ia amat gembira karena sudah ada beberapa intelektual muslim yang telah menulis buku mengenai hal yang dimaksudkannya itu.[15]
III. Liberalisme
Liberalisme seperti yang dikatakan oleh Syamsuddin Arif adalah sebuah paham yang mencakup tiga hal. Pertama, kebebasan berpikir tanpa batas atau free thinking. Kedua, senantiasa meragukan dan menolak kebenaran atau sophisme. Ketiga, sikap longgar dan semena-mena dalam beragama (loose adherence to and free exercise of religion).[16]
Di kalangan orang Barat berangkat dari kebebasan inilah mereka lepaskan kontak dengan Allah dalam mengumbar nafsu. Makan minum barang haram bebas. Pergaulan laki-laki dan perempuan bebas. Homosex dan lesbian bebas. Perjudian dan barang riba bebas. Jadi berbagai ketentuan wahyu dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara dibuat menjadi bebas.Mereka sudah tidak berpikir lagi tentang kelanjutan hidup di alam akhirat. Begitulah konsep kebebasan yang dijadikan dasar kehidupan dalam budaya Barat.[17]
Pada zaman modern ini, banyak kaum terpelajar kita yang terkagum-kagum dengan pemikiran yang datang dari Barat untuk menggantikan Islam. Jika ditelusuri, diketahui bahwa hal itu berawal sejak masuknya penjajah Barat ke negara-negara Muslim. Imperialis Barat tidak hanya merampas kekayaan alam negara-negara Muslim, tetapi juga merampas akidah, mencuci otak, menghapus identitas, dan menghilangkan rasa kebanggaan pada jati diri mereka. Untuk kalangan tertentu, program imperialis itu boleh dibilang berhasil. Pasalnya, mereka betul-betul membeo dan mengekor ke Barat, tidak hanya dalam hal teknologi yang masih bisa ditolerir, tetapi sampai ke pemikiran, opini, paradigma, bahkan sampai budaya, berupa cara berpakaian, cara makan, dansa, musik, dan sejenisnya.[18]
Dalam tataran pemikiran, ada sekelompok cendekiawan yang gigih menyebarkan paham-paham Barat melalui buku, tulisan di media massa, serta diskusi dan ceramah di kampus. Bahasa yang mereka gunakan biasanya bahasa-bahasa yang memukau dan menjanjikan sesuatu yang baru nan indah. Target mereka adalah umat Islam keluar dari keislamannya sebagaimana Barat meninggalkan agamanya.[19] Mereka sering merelatifkan pendapat ulama (ijtihad). Apa saja pendapat ulama yang tidak sesuai dengan selera mereka atau selera masa kini, langsung mereka vonis bahwa itu hanya sekadar pendapat ulama terdahulu yang belum tentu relevan untuk diterapkan pada masa kini. Padahal mereka tidak banyak mengetahui tentang Al-Qur’an, tidak mengerti hadits, serta tidak memahami kitab-kitab turats (klasik), tetapi mau mengarungi samudera luas. Akhirnya, merekalah yang tenggelam dalam lautan hawa nafsu dan keangkuhan.[20]
Seperti yang dinyatakan oleh Adian Husaini bahwa hegemoni orientalis Barat dalam studi Islam terbukti telah membawa dampak yang serius dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Berbagai keanehan dan kemungkaran dalam dunia ilmu keislaman telah bermunculan dari tubuh berbagai perguruan tinggi Islam. Tidak sedikit orang-orang yang belajar ilmu-ilmu Islam kemudian justru menjadi penentang Islam yang tangguh dan aktif melakukan dekonstruksi (penghancuran) konsep-konsep dasar Islam. Kemungkaran ilmu bukanlah kemungkaran yang ringan, karena berdampak sangat serius dalam amal perbuatan.[21]
Menurut Fuad Amsyari untuk menyelamatkan umat Islam dan bangsa ini dari arus pembaharuan Islam yang destruktif perlu strategi sebagai berikut :[22]
a.Mengusahakan agar para kyai dan ulama serta sistem pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan IAIN tidak terjerumus pada pengajaran ritual, filsafat, dan kegahiban belaka, apalagi jika sampai berlebihan melewati batas ajaran Alloh sehingga menjadi bid’ah dan syirik. Mereka seharusnya lebih mendalami dan mengajarkan prinsip sosial Islam melalui kajian al-Qur’an, Hadits, dan Kitab Ulama Salaf yang sarat akan prinsip-prinsip sosial itu dan segera bersikap korektif terhadap gejala sosial salah yang tampak di sekitarnya.
b.Mengajak sungguh-sungguh para intelektual dan penguasa/pejabat muslim agar tidak lupa daratan, merasa lebih pandai dan lebih kuasa dari Alloh hanya karena belajar sedikit ilmu pengetahuan dan mendapat sedikit kekuasaan yang dipegangnya lalu berani memakzulkan tuntunan Alloh di bidang pengelolaan sosial. Islam harus kembali dianggap sebagai teknologi membangun manusia, masyarakat, bangsa, dan negar, bukan hanya sekedar ajaran akhlak atau ritual belaka.
c.Seluruh aktivis Islam harus berusaha keras merubah sistem sosial mereka menjadi sistem sosial yang Islami sesuai dengan tuntunan Alloh. Jangan hendaknya aktifitas Islamnya hanya sebatas ingin merubah orang per orang. Teknologi merubah masyarakat atau sistem sosial harus secepatnya dikuasai dan ditrampilkan, khususnya dalam tiga hal yang penting, yakni: 1). Ketrampilan untuk mengganti pimpinan suatu kelompok sosial dari pimpinan yang tidak berorientasi pada Islam menjadi pimpinan yang memahami dan berhak pada tuntunan Islam, 2). Kemampuan dan ketrampilan aktivis Islam merubah kebijakan sosial dan perundang-undangan yang menyalahi prinsip Islam menjadi kebijakan dan perundang-undangan yang selaras dengan tuntunan Alloh di bidang pengelolaan sosial; dan 3). Kemampuan dan ketrampilan untuk merubah budaya yang melanda masyarakat dari budaya syetan menjadi budaya yang sesuai dengan tuntunan Alloh.
d.Menyadarkan para ‘pembaharu’ yang membawa pada pengaburan makna Islam dan merelatifkan isi ajaran Islam itu untuk kembali pada ajaran Islam yang baku sesuai dengan pemahaman jumhur ulama. Hendaknya mereka tidak mudah putus asa oleh sedikit tekanan pihak yang tidak mengerti Islam atau memusuhi Islam dengan cepat-cepat memberi makna lain tentang Islam. Bila mereka tetap teguh dengan ajaran Islam yang benar dan mau bersatu bersama teman-teman seperjuangannya yang lain insya Alloh mereka akan berhasil menjadi pemimpin Islam yang dihormati dihargai umat dan sekaligus akan menjadi pemimpin bangsanya pada masa pasca modern.
Peningkatan jumlah kasus aborsi di kalangan pelajar dan mahasiswa yang mengemuka, maraknya hamil di luar nikah, dan kumpul kebo adalah bukti-bukti dari maraknya kehidupan yang permisif.[23] Memang ada kecenderungan di kalangan masyarakat negeri ini bahwa praktik perzinaan merupakan hal yang dianggap biasa. Di tambah secara juridis, seperti pendapat Adian Husaini bahwa bangsa ini masih lebih senang menjadi antek kolonial Belanda, yang menyebutkan bahwa hanya mereka yang terikat dengan perkawinan yang bisa disebut sebagai pelaku zina. Hukumannya pun maksimal hanya sembilan bulan. Itu pun hanya merupakan delik aduan, artinya harus ada pengaduan dari pihak suami/istri (pasal 284 KUHP). [24]
Salah satu tren di era global adalah kemandirian. Bangsa yang mandiri adalahbangsa yang mampu memenangkan persaingan. Bangsa yang mandiri terbentuk oleh masyarakat mandiri. Tentu dalam mewujudkan kemandirian itu dibutuhkan proses yang panjang. Sebuah proses yang menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan.
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah merupakan negara desa dengan jumlah desanya sebanyak63.000-an desa. Berdasarkan sensus penduduk 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.556.363 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% tinggal di desa. Gambaran ini mengisyarakatkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa perlu mendapat aksentuasi demi tercapainya perataan kemakmuran dan keadilan di seluruh Indonesia.
Salah satu tempat strategis dalam upayapemberdayaan masyarakat desa adalah masjid. Masjid adalah jantung umat. Masjid adalah salah satu pilar meretas kebangkitan umat selain pesantren dan kampus. Keberadaan masjid merupakan poros aktivitas keagamaan di masyarakat. Masjid diharapkan pula menjadi mitra lembaga pendidikan formal (sekolah) yang memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi yang akan datang.
Jumlah masjid di Indonesia mencapai800 ribu (Republika, Dialog Jumat 2010, hlm. 4) dan merupakan jumlah terbesar di dunia. Namun bila dicermati, kondisi kaum muslimin saat ini dimana masjid belum difungsikan secara optimal. Alangkah indahnya jika sekitar 800 ribu masjid di Indonesia dapat memberikan jawaban riil atas berbagai permasalahan umat. Setiap kumandang adzan mengalirkan kerinduan umat untuk datang mendekat seperti layaknya fungsi jantung bagi darah. Masjid seharusnya dapat dioptimalkan fungsinya sebagai ruang publik dan pusat peradaban umat.
Dalam tulisan sederhana ini akan dibahas pemberdayaan masyarakat desa berbasis masjid. Apa pengertiannya? Bagaimana memaksimalkan fungsi masjid sebagai medium pemberdayaan masyarakat desa? Siapa pelaku dari pemberdayaan masyarakat berbasis masjid itu? Apa tujuan dari usaha tersebut? Ini adalah beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam uraian berikut.
II. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Masjid
Untuk dapat memahami pengertian dari pemberdayaan masyarakat desa berbasis masjid maka perlu dipahami terlebih dahulu apa itu pemberdayaan. Menurut Ambar Teguh Sulistiyani secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar ‘daya’ yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh staf pengajar UGM tersebut intinya meliputi tiga hal, yaitu: pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), terciptanya kemandirian. Dengan demikian maka bisa dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat desa berbasis masjid pengertiannya adalah proses untuk menjadikan masyarakat desa itu mandiri dengan mengambil pusat kegiatan di masjid.
Yang menarik dari pengertian pemberdayaan tadi adalah disana ada sebuah proses. Pengertian proses itu berarti menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah baik knowledge, attitude, maupun praktik menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-ketrampilan yang baik.
Dari pengertian di atas maka dapat dirumuskan bahwa pemberdayaan masyarakat berjalan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
1.Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2.Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan-pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3.Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.
Selanjutnya dengan memahami pengertian pemberdayaan dan tahapan-tahapannya maka dapat dipahami bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian itu meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.
III. Memaksimalkan Fungsi Masjid Sebagai Medium Pemberdayaan
Sebelum sampai pada bagaimana memaksimalkan fungsi masjid sebagai medium pemberdayaan maka ada baik dipahami terlebih dahulu pengertian masjid. Secara etimologi menurut Rohadi Abdul Fatah kata masjid artinya adalah tempat sujud dimaksudkan sebagai tempat sholat. Perkataan masjid berasal dari bahasa Arab, kata pokoknya adalah sujjudan, fi’il madinya sajada yang berarti ia sudah sujud. Sedangkan isim makannya adalah masjidan, atau diindonesiakan menjadi masjid. Sedangkan secara terminologi pengertian masjid adalah tempat pembinaan dan perjuangan umat Islam yang efektf dan efisien untuk meninggikan agama Allah.
Masih menurut Rohadi bahwa terdapat beberapa fungsi, yaitu :
1.Masjid adalah tempat ibadah (shalat).
2.Masjid adalah tempat berkumpul umat untuk membicarakan kepentingan bersama.
3.Masjid adalah tempat akad nikah.
4.Masjid adalah tempat menginap para musafir yang sedang bepergian jauh.
5.Masjid adalah pusatkeagamaan dan kenegaraan.
6.Masjid adalah kubu pertahanan kaum muslimin.
7.Masjid adalah tempat menuntut ilmu.
8.Masjid adalah tempat perpustakaan atau gudang ilmu.
9.Masjid adalah tempat membaca Al-Qur’an.
Pendapat yang lain tentang fungsi masjid adalah dari KH. Hasan Basri :
1.Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah.
2.Masjid adalah tempat kaum muslimin beri’tikaf, membersihkan diri dan menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin dan keagamaan sehingga selalu dapat memelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadiannya,
3.Tempat membina ikatan jama’ah kaum muslimin di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
4.Tempat majlis ta’lim untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan umat Islam.
5.Tempat bermusyawarah kaum muslimin dalam memecahkan persoalan-persoalan di masyarakat.
6.Tempat konsultasi, mengajukan kesulitan serta meminta bantuan dan pertolongan.
7.Tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat.
8.Rasulullah pernah mengumpulkan dana, menyimpan harta benda dan membagikannya di masjid.
9.Rasulullah pernah membuat tenda untuk merawat orang yang luka di samping masjid.
10.Rasulullah melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial di masjid.
Menurut M. Natsir fungsi masjid adalah untuk membentuk manusia-manusia yang ingin dirinya itu bersih, dan membersihkan diri tiap-tiap kali dirinya itu disentuh oleh yang kotor.
Agar masjid dapat secara maksimal berfungsi baik sebagai tempat beribadah maupun sebagai medium pemberdayaan maka diperlukan para pengurus masjid yang memiliki beberapa syarat. Menurut Rohadi sebagai pengurus masjid hendaknya memiliki syarat-syarat berikut :
1.Mempunyai watak yang positif yaitu memiliki syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin pada umumnya, terutama memiliki kewibawaan, kecakapan, dan keberanian.
2.Percaya pada Allah, percaya pada hari akhir, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat serta tidak merasa takut kecuali pada Allah.
3.Memiliki dan memahami pengetahuan tentang fungsi masjid menurut ajaran Islam serta hatinya cinta kepada masjid.
Jika mengacu pada konsep managemen masjid dari Kementerian Agama RI bahwa terdapat tiga aspek dalam mengelola masjid secara baik. Yakni aspek idarah (administrasi dan organisasi), aspek imarah (kemakmuran), dan aspek ri’ayah (pemeliharaan sarana dan prasarana). Dengan ketiga aspek tersebut diharapkan masjid dapat menjadi tempat yang kondusif bagi upaya-upaya penguatan masyarakat baik secara sosial-ekonomi, politik maupun sosial-budaya. Memang untuk mewujudkan sebuah masjid dengan fungsinya yang maksimal dibutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten dan rela untuk berkhidmat dalam pelayanan kepada umat melalui masjid, aliran dan dana yang lancar, dan dukungan semua pihak untuk merealisasikan usaha mulia tersebut.
IV. Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Masjid
Dalam setiap kegiatan yang dilakukan secara bersama tentu melibatkan banyak pelaku. Demikian pula dalam pemberdayaan masyarakat desa berbasis masjid. Para pelaku didalamnya antara lain adalah masyarakat (jamaah masjid), dunia usaha, dan pemerintah desa (pemdes).
Memang tidak dipungkiri bahwa sementara ini sebagian anggota masyarakat dan elitnya yang nota bene mayoritas beragama Islam masih berpikir sekular. Dibuktikan dengan menjadikan masjid hanya sebagai tempat ibadah semata. Padahal fungsi masjid yang seharusnya lebih dari itu. Yakni masjid juga harus berfungsi sosial. Jadi secara real dinamika masjid bukan hanya diisi oleh pelaksanaan shalat dan bentuk-bentuk upacara keagamaan yang lain tetapi masjid juga sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas umat baik secara ekonomi, politik maupun sosial budaya. Di sinilah dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat desa berbasis masjid merupakan sebuah keniscyaan.
Pemberdayaan masyarakat desa berbasis masjid merupakan sebuah kerja besar. Sehingga harus mendapat dukungan semua pihak yang ada di desa untuk dapat berjalan secara baik. Pelaku yang pertama adalah masyarakat itu sendiri. Karena merekalah yang menjadi subyek sekaligus obyek dari kegiatan tersebut. Dari masyarakatlah akan tampil kader-kader umat yang dapat berkhidmat untuk melayani umat melalui masjid. Dan dukungan mereka akan menghasilkan perubahan yang signifikan di tengah masyarakat seiring dengan proses pemberdayaan yang sedang berlangsung.
Disamping masyarakat itu sendiri maka unsur yang lain adalah pemerintah desa. Mereka ini adalah birokrasi yang paling rendah dan langsung berhadapan dengan dinamika masyarakat. Dukungan dari pemdes dalam bentuk regulasi dan juga aliran dana. Sehingga di desa akan dapat melahirkan perdes-perdes yang dapat membuka selebar-lebarnya praktek budaya masyarakat yang baik dan menutup rapat-rapat praktek budaya masyarakat yang buruk.
Pihak yang tidak bisa ditinggalkan dalam pemberdayaan masyarakat berbasis masjid adalah dunia usaha. Karena dari merekalah baik dukungan SDM yang berkualitas maupun aliran dana yang lancar dapat diharapkan. Mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan ekonomi umat. Sehingga masyarakatminimal dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik.
V. Menuju Qaryah Thayyibah
Qaryah thayyibah hendaknya menjadi visi dari usaha pemberdayaan masyarakat desa berbasis masjid. Artinya orientasi dari proses pemberdayaan tersebut jelas dan dapat dipahami oleh para pelakunya. Bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan tersebut mengarah pada terbentuknyaqaryah thayyibah. Secara mudah qaryah thayyibah dapat dipahamisebagai sebuah konsep masyarakat ideal.
Dalam catatan M. Natsir bahwa titik tolak mewujudkan qaryah thayyibah adalah menjawab panggilan Alloh dan Rasul-Nya, setelah Alloh memanggil kepada apa-apa yang menghidupkan seperti yang termaktub dalam Surat Al-Anfaal ayat 24. Jadi tujuan atau wijhahnya adalah mencari keridhoan Ilahi.
Masih menurut M. Natsir terdapat gambaran tentang situasi qoryah thayyibah yang hendak dibangun sebagai berikut:
1.Kita tidak menghendaki masyarakat yang anggota-anggotanya “bebas-lepas” dalam arti liar centang-perenang”.
2.Kita tidak menghendaki satu masyarakat yang dikerahkan dihalau hi;lir mudik ibarat hewan, dimana martabat dan harkat manusia hilang sama sekali.
3.Kita berikhtiar menggali, memobilisasi dan mengembangkan tenaga dan sumber-sumber yang terpendam, baik berupa tenaga dan kecakapan manusia, ataupun berupa kekayaan alam, untuk kemanfaatan sebesar mungkin bagi masyarakat sebagai keseluruhan dan para anggota dan para perseorangan.
4.Kita berikhtiar membina satu masyarakat yang tersusun dan tertib. Bukan dengan tekanan disiplin dari luar, akan tetapi atas kemampuan para anggotanya mengendalikan diri sendiri, dan keinsafan bahwa di samping ada hak-hak asasi yang dapat dinikmati,ada kewajiban-kewajiban asasi yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap anggota masyarakat.
5.Kita berikhtiar membina masyarakat yang para anggotanya bukan saja menikmati rizki yang dihasilkan bersama secara adil, tetapi juga turut serta dan turut bertanggung jawab dalam membina kehidupan masyarakat yang diridhoi Alloh.
6.Kita berikhtiar membina masyarakat dimana para anggotanya bukan berebut hidup di atas dasar-dasar “siapa kuat siapa diatas, siapa lemah siapa tertindas”. Akan tetapi suatu masyarakat dimana para angggotanya “hidup dan memberi hidup”, bebas dari rasa takut dan tekanan batin.
7.Kita berikhtiar membina masyarakat yang berkeseimbangan kemakmuran lahir dan kesejahteraan batinnya; dimana ilmu dan budi, amal dan ibadah, ikhtiar dan doa, kesemuanya berjalan dan berjalin.
Menurut Ali Nurdin dalam bukunya yang berjudul Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an, dinyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik masyarakat ideal. Ciri-ciri umum terdiri atas:
1.Beriman
2.Amar Ma’ruf
3.Nahi Munkar
Masih menurut Ali Nurdin masyarakat ideal disamping memiliki ciri-ciri umum juga memiliki ciri-ciri khusus yang terdiri atas :
1.Musyawarah
2.Keadilan
3.Persaudaraan
4.Toleransi
Sebuah ayat yang biasanya dijadikan pijakan dalam pembicaraan tentang qaryah thayyibah adalah Surat Al-A’raaf ayat 96, artinya :
“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.
Dari ayat tadi maka dapat dipahami bahwa syarat terbentuknya qaryah thayyibah itu adalah iman dan takwa. Dari landasan normatif tersebut maka secara operasional menurut Fuad Amsyari maka seyogyanya suatu wilayah dapat menjadi qaryah thayyibah jika memenuhi tiga syarat :
1.Adanya kepemimpinan yang Islami.
2.Adanya peraturan-perundangan yang Islami.
3.Adanya praktik budaya masyarakat yang Islami.
VI. Kesimpulan
Dari uraian di muka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut :
1.Pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dapat dipahami sebagai sebuah proses untuk menjadikan masyarakat punya kompetensi keilmuan, attitude, dan ketrampilan untuk mandiri.
2.Agar masjid dapat menjadi medium pemberdayaan masyarakat hendaknya masjid dikelola oleh orang-orang yang berkhidmat pada pelayanan umat melalui masjid dengan managemen yang efisien dan efektif baik dalam aspek idarah, imarah maupun ri’ayah.
3.Usaha pemberdayaan masyarakat barbasis masjid hendaknya melibatkan masyarakat (jamaah masjid),dunia usaha, dan pemerintah desa.
4.Qaryah Thayyibah hendaknya menjadi visi dari pemberdayaan masyarakat berbasis masjid.
DAFTAR PUSTAKA
Amsyari, Fuad. 1995. Islam Kaffah: Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia. (Jakarta: Gema Insani Press).
Abdul Fatah, Rohadi. 2010. Manajemen Pemberdayaan Masjid. (Jakarta: Kencana Mas).
Nurdin, Ali. 2006. Qur’anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur’an. (Jakarta: Erlangga).
Natsir, Muhammad. 2010. Di Bawah Naungan Risalah. (Jakarta: PT Abadi).
Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan. (Yogyakarta: Gaya Media).
